TANJUNG SELOR – Harga bahan pokok yang mengalami kenaikan jelang lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, tentunya menyulitkan masyarakat.
Bahkan, harga bahan pokok di Kaltara disinyalir mahal dari daerah lain di Indonesia. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Ditjen Holtikultura Kementan RI Bambang Sugiharto menilai, kondisi Kaltara terbilang unik. Sebab, harga pangan yang ada dan terpantau, relatif mahal dibandingkan di daerah lain. Seperti Jawa, Sulawesi dan Sumatra.
Bahkan, harga pangan yang di Kaltara hampir sama dengan harga yang ada di Papua. “Jadi kami cukup kaget. Karena yang kami pikir itu di Kaltara tidak terlalu mahal, ternyata hampir sama dengan Papua,” terangnya, Senin (25/4).
Khusus Kaltara, Kementan juga memberikan perhatian lebih. Termasuk mensubsidi 12 komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat. Agar harganya tidak terlalu timpang dengan di Pulau Jawa atau daerah lainnya. Yang mendapatkan subsidi berupa komoditas cabai rawit, cabai keriting, bawang merah dan putih, minyak goreng, beras, gula pasir, telur ayam dan ayam beku.
Dimana subsidi yang diberikan bervariasi dari masing-masing komoditi. “Misalnya beras itu kita subsidi Rp 2.000 per kg. Minyak goreng disubsidi Rp 2.500 untuk kemasan 1 liter, cabai disubsidi Rp 5.000 per kg. Itu upaya kita dan dilakukan pasar murah,” tuturnya.
Untuk menekan disparitas harga, ia mendorong Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara agar Kaltara meningkatkan produksi pangan di daerahnya sendiri. Pemprov Kaltara, harusnya tidak lagi mendatangkan komoditas dari luar Kaltara.
Akan tetapi, perlu mengembangkan petaninya untuk menanam di Kaltara. Pasalnya, tanah yang ada di setiap daerah Kaltara cocok dengan tanaman hortikultura. “Memang cocok. Jika bisa memproduksi sendiri, disparitas harga bisa dicegah. Seperti cabai, tak perlu lagi didatangkan dari Jawa Timur. Begitu juga bawang, tak perlu lagi didatangkan dari Enrekang Sulawesi Selatan,” harapnya.
Sementara itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bulungan lakukan rapat koordinasi, terkait naiknya harga sejumlah bahan pokok jelang Idul Fitri. Inflasi atau kenaikan harga terjadi untuk cabai rawit, minyak goreng, angkutan udara dan beberapa bahan pokok lainnya.
“Menyikapi kondisi inflasi di triwulan pertama tahun 2022, kami bersama instansi terkait akan berupaya menjaga ketersediaan stok, terutama bahan makanan,” ujar Bupati Bulungan Syarwani saat memimpin rapat koordinasi, kemarin (25/4).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bulungan, bahwa kondisi inflasi Kota Tanjung Selor pada triwulan pertama tahun 2022 sebesar 2,88 persen atau lebih tinggi secara nasional sebesar 1,2 persen.
Untuk menekan inflasi, beberapa langkah perlu dilakukan. Seperti menjaga ketersediaan stok, terutama bahan makanan bekerjasama dengan penghasil. Meliputi cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, telur dan sebagainya.
“Lalu mendorong peningkatan produksi pertanian lokal. Kampanyekan kepada masyarakat untuk menanam sayuran di pekarangan, dengan metode hidroponik, polybag maupun konvensional,” pesan Bupati.
Langkah selanjutnya, membangun coldstorage untuk penyimpanan ikan maupun sayuran. Berupaya untuk menarik perusahaan transportasi, terutama angkutan udara di Tanjung Selor. Membuat lini antar moda ke penerbangan di sekitar Tanjung Selor, khususnya ke Kota Tarakan dan Kabupaten Berau.
Pemprov Kaltara pun berupaya mengawasi kebutuhan pokok dan harga. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menginstruksikan instansi terkait, dapat memantau harga kebutuhan pokok masyarakat jelang akhir Ramadan. Dengan harapan, di Kaltara tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok.
“Perlu dilakukan pengawasan oleh perangkat daerah, supaya harganya tetap stabil. Saya instruksikan agar pengawasan di lapangan tetap dilakukan,” singkatnya, beberapa waktu lalu.
Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara Hasriyani menambahkan, sebelumnya telah melaksanakan pasar murah dengan didanai oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kegiatan tersebut terlaksana di Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau dan Desa Mansalong, Kabupaten Nunukan.
Pasar murah yang didanai kementerian sudah menjadi kegiatan rutin dari tahun ke tahun. “Biasanya ada dua anggaran, tapi tahun ini dari APBD tidak ada. Pasar murah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Hal itu dilakukan agar pemerintah daerah bisa membantu memenuhi ketersediaan kebutuhan masyarakat. Pemilihan wilayah perbatasan menyesuaikan petunjuk teknis (juknis) dari kementerian. Secara khusus, dua kabupaten itu belum merasakan subsidi minyak goreng.
“Berbagai komoditas dijual dengan harga di bawah harga pasar. Seperti minyak goreng merk Kunci Mas 2 liter seharga Rp 48 ribu. Pasar murah juga memprioritaskan komoditi yang mengalami lonjakan permintaan. Seperti gula pasir, bawang putih dan bawang merah. Komoditi yang dibawa memang dominan dibutuhkan untuk lebaran. Tapi masyarakat non muslim tetap boleh membeli,” tutupnya. (kn-2)
