TANJUNG SELOR – Tahun ini Kabupaten Bulungan mendapatkan kuota sebanyak 20.000 jiwa, kepesertaan BPJS Kesehatan yang langsung ditanggung oleh Pemerintah Pusat yaitu Penerima Bantuan Iuran – Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
“Ini merupakan bukti nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat dalam pelayanan bidang kesehatan,” ungkap Bupati Bulungan Syarwani saat menggelar audiensi bersama Kepala BPJS Kesehatan Kaltara Kemas R Kurniawansyah, di ruang rapat Bupati Bulungan, Rabu (16/2).
Terkait kuota yang didapat, Syarwani menyampaikan peserta PBI-JK yang dibiayai melalui APBD akan dialihkan menjadi peserta PBI-JK yang dibiayai melalui APBN.
Pengalihan ini juga untuk mengurangi beban pembiayaan peserta PBI-JK yang dibiayai melalui APBD. Karena total PBI yang dibiayai oleh pemkab hingga tahun 2021 sebanyak 26 ribu jiwa. Diharapakan peserta PBI yang dibiayai melalui APBD semua terakomodir melalui PBI-JK dari Pemerintah Pusat. Sehingga anggarannya dapat dialihkan pada infastruktur lainnya, khususnya bidang kesehatan.
Terkait pengalihan kepesertaan PBI-JK, Syarwani meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan mensupport data dokumen kependudukan. Sehingga Dinsos bersama BPJS dapat lebih mudah menginput data yang valid ke sistem aplikasi Kessos.
“Diharapakan bantuan ini dapat terus di follow up dengan Dinsos dan Disdukcapil. Hingga datanya dapat lebih cepat disiapkan oleh BPJS Bulungan bersama BPJS Kaltara,” ungkap Syarwani.
Bupati juga mengingatkan kepada pelaku usaha untuk memberikan hak pekerja. Guna keamanan dan kesehatan dalam bekerja.
“Saya berharap perusahaan komitmen dapat mengcover pembiayaan BPJS melalui dana CSR. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BPJS, bahwa di Bulungan dapat 1 perusahaan yang membangun kerja sama dengan BPJS. Untuk melayani masyarakat dalam pelayanan kesehatan, perusahaan yang berpotensi bisa menjamin pembiayan iuran dapat bekerjasama dengan BPJS,”tuntas Syarwani. (kn-2)
