TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Felix Joni Darjoko, AK, MEC, di Ruang Rapat Bupati, Rabu (20/9).
Dalam audiensi itu, BPKP akan melaksanakan evaluasi dan perencanaan. Termasuk penganggaran daerah tahun 2023 di wilayah Kaltara, selama 65 hari kerja pada 6 September-6 Desember 2023. Dijelaskan, terdapat 5 program terpilih dari pemerintahan kabupaten kota di Kaltara. Termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, yang akan dievaluasi perencanaan dan penganggarannya selama 2023.
Meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan daya saing pariwisata, penanganan stunting serta pemberdayaan UMKM. “Pelaksanaan evaluasi program tahun ini bertujuan membantu pemerintah daerah, dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran program pembangunan,” ujar Felix.
Bupati Bulungan Syarwani mengapresiasi terhadap dukungan kegiatan yang dilaksanakan BPKP. Sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Khususnya dalam perencanaan serta penganggaran oleh perangkat daerah di lingkup pemkab.
Menurut Syarwani, di Kabupaten Bulungan terdapat Proyek Strategis Nasional yaitu Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi yang telah digroundbreaking oleh Presiden RI Joko Widodo pada 21 Desember 2021.
Keberadaan BPKP diharapkan pula mengawal pemkab, dalam mendukung pengembangan, pengawasan dan pengendalian KIHI.
“Kita butuh kolaborasi dengan BPKP, kementerian dan instansi lainnya. Agar KIHI bisa memberikan dampak yang luas, terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bulungan,” harap Bupati.
Diketahui, KIHI merupakan masa depan Indonesia. Di mana Kabupaten Bulungan menjadi tuan rumah dan lokasi penyelenggaraannya. Sehingga kolaborasi dan partisipasi semua pihak diperlukan. (kn-2)
