TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa memaksimalkan program kegiatan.
Bahkan, Kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara diberikan keleluasaan, untuk memilih pejabat di bawahnya. Seperti Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
“Manakala di bawahnya tak bisa kerja sama, maka sama saja tidak akan jalan program OPD. Kewenangan Kepala Dinas, Kepala Biro, dan Kepala Badan memilih dan menentukan siapa yang bisa diajak kerja sama,” ungkapnya, Kamis lalu (16/6).
Sejak dilantik, lanjut dia, Kepala OPD sudah bisa memilih yang bisa bekerjasama. Hal itu telah didiskusikan bersama Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltara.
“Yang jelas harus bisa bekerjasama dengan baik. Jika tidak bisa bekerjasama, maka bisa diganti. Itu hak dari Kepala OPD yang saya berikan,” tegasnya.
Terpisah, Ketua TGUPP Kaltara Bastian Lubis mengapresiasi kebijakan gubernur. Kewenangan Kepala OPD untuk memilih pegawai bawahannya, dapat menciptakan keserasian kinerja.
“Jadi ini seperti pembentukan kabinet. Setelah menteri dipilih. Mereka berhak menentukan dirjennya siapa, jadi bisa konek,” ungkapnya, Jumat (17/6).
Menurutnya, yang menjadi salah satu kelemahan kinerja OPD, tidak harmonisnya antara pimpinan dengan pejabat struktural di bawahnya. Sehingga kerja OPD tidak dapat berjalan optimal. Dengan kebijakan ini, ia berharap kinerja OPD dapat lebih meningkat. “Kelemahannya di daerah, Kepala Dinas sudah ditunjuk. Tapi bawahannya ditunjuk orang lain. Jadi tak konek dan kerja sendiri-sendiri,” ujarnya. (kn-2)
