TANJUNG SELOR – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Utara (Kaltara) sampai 22 Juni ini, masih kesulitan dalam melakukan pengawasan.
Pasalnya, sejumlah aturan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menyulitkan pengawasan Bawaslu pada tahapan verifikasi administrasi atau Vermin dokumen Bakal Calon Legislatif (Bacaleg).
Ketua Bawaslu Kaltara Suryani mengatakan, pengawasan memang masih terus berlangsung. Apalagi, tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen bakal caleg berakhir 23 Juni 2023.
“Sampai saat ini masih dilakukan pengawasan verifikasi administrasi dokumen bakal caleg,” ungkapnya, Kamis (22/6).
Ia mengaku, jika pihaknya sulit menemukan akses data bahkan melakukan pengawasan verifikasi langsung ke aplikasi pun tidak memiliki akses.
“Jadi akses kami ini seperti dibatasi. Pengawasan yang kami lakukan, baik secara langsung maupun diaplikasi yang ada tidak bisa dilakukan,” keluhnya.
Pengawasan yang terbatas, justru berdampak bagi Bawaslu. Apalagi, harus mentaati tata tertib yang dibuat KPU. Itu dianggap membatasi ruang Bawaslu melakukan pengawasan secara detail.
“Kami sudah menyampaikan ke Bawaslu RI terkait kendala kita. Harapan kami pengawasan bisa dilakukan secara baik dan tidak dibatasi ruang,” harapnya.
Pihaknya juga tidak ingin, ada data yang nantinya tidak memenuhi syarat kemudian tidak diawasi oleh Bawaslu. Padahal sejauh ini, Bawaslu sudah berupaya agar pengawasan bisa berjalan dengan baik. Aturan yang dikeluarkan KPU juga sangat ketat. Seperti tidak boleh masuk ke dalam ruangan operator yang sedang mengecek data.
Kemudian, tidak boleh mendokumentasi, merekam serta tidak ada dokumen yang dilihat. Pihaknya tidak bisa memastikan dokumen yang menjadi persyaratan adalah dokumen yang memenuhi syarat.
“Kami hanya melihat pergerakan mereka saat sedang verifikasi. Memang, secara kasat mata kita hadir melakukan pengawasan. Namun sebenarnya kita tidak melakukan pengawasan yang berkualitas. Padahal kewenangan Bawaslu mengawasi dan memastikan itu,” tuntasnya. (kn-2)
