Ijen Geopark memang telah lulus menjadi salah satu UNESCO Global Geopark (UGG). Namun, lulus tidak berarti tinggal dipanen seperti padi. Tapi, harus terus dirawat karena ada evaluasi dari UNESCO dalam dua tahun ke depan. Sayangnya, dukungan anggaran malah menjadi persoalan.
ILHAM WAHYUDI, Bondowoso
MENJADI UNESCO Global Geopark (UGG) berarti siap dengan komitmen untuk melestarikan keragaman sumber daya geologi, kekhasan dan keunikan budaya, serta kekayaan sumber daya alam hayati.
Begitulah takdir Ijen Geopark dan segenap pemangku kepentingan di dalamnya. Mulai masyarakat hingga pemerintah setempat di Bondowoso dan Banyuwangi.
Di Bondowoso, Ijen Geopark itu memenuhi unsur situs geologi, biologi, dan budaya. Di situs geologi, setidaknya ada sebelas lokasi. Yakni, Kawah Ijen dengan blue fire yang terkenal itu, Kalipait, Kawah Wurung, Sumber Air Panas Blawan, Air Terjun Blawan, Air Terjun Little Niagara, Air Terjun Gentongan, Black Lava Plalangan, puncak Kaldera Megasari, Batu So’on Solor, dan Air Terjun Tol-Tol. Sedangkan situs biologi meliputi seluruh Hutan Pelangi.
Sementara itu, situs budaya meliputi lima macam. Yakni, Megalitikum Gua Buto Sumberwringin, Megalitukum Gua Buto Cerme, Singo Ulung, tari Petik Kopi, dan tari Topeng Konah. Semua situs di Ijen Geopark itu memiliki keunikan dan merupakan sektor unggulan yang ada di Bumi Ki Ronggo Bondowoso.
Namun, dukungan anggaran untuk memaksimalkan potensi tersebut terkendala. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Bondowoso Mulyadi membenarkan anggaran minim untuk Ijen Geopark. Khususnya yang melekat pada Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG). Anggaran hanya berupa honorarium. Sementara, dana untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak ada di PHIG.
Meski begitu, dia mengaku akan tetap menjalankan tugas dan fungsi yang sudah diberikan. “Mungkin tim anggaran punya pemikiran lain, dengan menggunakan pola cross cutting,” katanya.
Jika benar demikian, Mulyadi menilai sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu akan men-support kegiatan PHIG Bondowoso. Meski, menurut dia, selaku dinas induk pengampu pariwisata, seharusnya ada anggaran untuk pengembangan pariwisata. “Tapi, bagaimana lagi, kalau sudah tidak ada,” imbuhnya.
Pengurus PHIG terdiri atas para akademisi dan praktisi yang berasal dari perguruan tinggi. Mereka berkantor di sekretariat PHIG yang terletak dekat Alun-Alun Bondowoso. Pada 2022, PHIG setidaknya mendapatkan kucuran anggaran Rp 380 juta yang digunakan untuk honorarium hingga sosialisasi ke masyarakat. Sedangkan tahun ini, anggaran tersebut dikepras.
Kabar tidak menyenangkan itu sebenarnya telah terdengar pula oleh anggota dewan. Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono mengungkapkan, badan anggaran dan tim anggaran sebelumnya berkomitmen untuk menjadikan Ijen Geopark sebagai prioritas dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). Apalagi, Ijen Geopark telah lulus status UNESCO Global Geopark.
“Sudah ada beberapa perencanaan kegiatan, tentu dengan support anggarannya di KUA-PPAS,” kata Sutri, sapaan akrabnya.
Namun, pada saat Tim Anggaran Pemkab Bondowoso memberikan draf RAPBD 2023 kepada DPRD, anggaran untuk Ijen Geopark 2023 justru tidak ada. Padahal, sudah ada kesepakatan bersama untuk menjadikan Ijen Geopark sebagai ikon kabupaten.
Dia pun mempertanyakan komitmen yang sudah dibangun bersama, jauh sebelum penetapan APBD 2023. “KUA-PPAS sebagai induk RAPBD 2023,” sesalnya.
Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran untuk Ijen Geopark itu terbilang besar. Misalnya, pada APBD 2021 dialokasikan Rp 69,7 miliar. Anggaran tersebut dilaksanakan oleh sepuluh OPD Pemkab Bondowoso.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) Bondowoso Farida mengatakan, sebenarnya anggaran untuk Ijen Geopark 2023 masih ada. Hanya, dilaksanakan dalam bentuk cross cutting di sejumlah OPD pengampu. Sebab, menurut dia, hal itu bukan hanya pekerjaan satu OPD.
“Ada di pariwisata, ada di diskoperindag, ada di mana-mana ini,” katanya. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat menyampaikan akan mengevaluasi lagi. Sebab, pemkab sudah memiliki komitmen untuk mengembangkan Ijen Geopark. Terlebih pada Maret 2023, sertifikat UGG secara resmi akan diberikan.
“Konsekuensinya, harus ada anggaran yang dialokasikan untuk itu,” ucapnya. Pengamat kebijakan publik Hermanto Rohman menuturkan, untuk mengembangkan Ijen Geopark, diperlukan komitmen kuat dari Pemkab Bondowoso. Mulai komitmen untuk mengembangkan potensi wisata berkelanjutan hingga kebijakan anggaran.
Dengan demikian, program yang sudah ditentukan dapat berjalan. “Sangat disayangkan kalau sampai tahun ini tidak ada anggaran,” ujarnya.
Pengembangan tidak hanya dilakukan dalam bentuk fisik. Tapi, juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar situs Ijen Geopark. Dengan begitu, mereka dapat merasakan manfaatnya dengan baik. “Seharusnya Bondowoso sudah tancap gas melakukan pengembangan,” tegas dosen FISIP Universitas Jember itu. (*/c7/jun/jpg)
