TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan gencar melakukan sosialisasi.
Penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus KPU Bulungan. Apalagi, di Bulungan cukup banyak pemilih disabilitas. Ketua KPU Bulungan Lili Suryani mengatakan, sosialisasi terhadap penyandang disabilitas menjadi fokus dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi target dalam sosialisasi. Mengingat, ada sejumlah siswa yang sudah seharusnya menjadi pemilih pemula.
“Selama ini, kita belum pernah sosialisasi di SLB. Baru kali ini dilakukan sosialisasi di SLB,” terangnya, Selasa (3/10) lalu.
Menurut Lili, berdasarkan data yang ada, terdapat anak-anak di SLB yang sudah berumur 17 tahun maupun akan berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024. Ada sekitar 20 anak menjadi pemilih pemula. “Itu data yang ada di SLB. Tentu di luar itu masih ada,” ujarnya.
Dalam melakukan sosialisasi, pihaknya perlu strategi yang berbeda. Sebab anak-anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan penjelasan yang baik. Penjelasan lebih disederhanakan. Kemudian, dilakukan praktik langsung pelaksanaan pencoblosan.
“Memang penjelasan lebih sederhana dan mempraktikkan apa yang harus dilakukan di TPS (Tempat Pemungutan Suara). Karena mereka memiliki hambatan yang berbeda-beda,” ungkapnya.
KPU Bulungan memiliki cara tersendiri dalam melakukan sosialisasi. “Ini tantangan kita. Namun kita yakin, mereka memahami apa yang kita sosialisasikan. Mereka juga bisa mempraktikkan pencoblosan di TPS,” tuturnya.
Kemudian, nantinya pada saat melaksanakan pencoblosan. Bagi yang memiliki kebutuhan khusus, bisa didampingi oleh orang tua atau pendamping dalam melakukan pencoblosan.
“Bisa didampingi. Itu menjadi aturan yang juga kita sampaikan,” imbuhnya.
Bahkan, KPU Bulungan menyediakan surat suara khusus untuk pemilih dengan kendala kebutaan. Pihaknya terus mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki pemilih berkebutuhan khusus.
“Kita juga data di DPT berapa jumlah disabilitas di TPS. Ini wajib karena untuk menyediakan surat suara khusus dan lainnya,” tuntas. (kn-2)
