TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) membahas isu strategis yakni green ekonomi, bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannnas).
Pertemuan tersebut guna memperkuat data yang diterima Lemhannas, khususnya terkait green ekonomi di Kaltara. “Apa yang akan kami temukan di Kaltara akan dilaporkan kepada Gubernur Lemhannas. Biasanya, kami sampaikan di akhir kajian pada November mendatang,” jelas Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof Dr Ir Reni Mayerni, Rabu (8/6).
Sebelumnya, telah dilakukan pertemuan dengan perusahaan yang akan membangun Proyek Strategis Nasional (PSN). Yakni, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan dan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
“Kami menemukan beberapa persolan. Kajian Lemhannas ini tidak sporadis. Tapi melihat untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Menurut Reni, Kaltara ke depan akan jadi pusat gravity baru. Sudah ada hal yang harus dilaporkan segera, untuk diakomodir dalam kebijakan. Kendala yang dihadapi pemda dan swasta, terkait dengan green ekonomi itu yang sedang dipetakan.
“Pada dasarnya, kita ingin menemukan solusi dan bagaimana mewujudkannya. Itu jadi fokus kami untuk diskusi. Diperdalam oleh tenaga profesional kami dan fasilitasi supaya optimal,” ungkap Reni.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, yang menjadi pembahasan dengan Lemhannas merupakan persoalan mendasar sebagai landasan kebijakan strategis. Terlebih IKN (Ibu Kota Negara) akan pindah ke Kalimantan Timur (Kaltim).
“Jadi saat ini, kita tidak bisa berpikir sederhana kalau landasan green ekonomi tidak berhasil,” ujarnya.
Pembahasan isu strategis akan melahirkan pemikiran konsep green ekonomi, yang bertumpu pada kebijakan pemerintah daerah. Karena isu strategis dan Kaltara menjadi penopang IKN. (kn-2)
