TANJUNG SELOR – Penguatan sektor wisata di Bulungan, saat ini masih terkendala persoalan kemampuan anggaran. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bulungan pun berupaya membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara hingga ke kementerian.
Dengan harapan, bisa mendapat kucuran anggaran. Agar penataan sektor potensial yang ada bisa dikembangkan. “Dari hasil yang diterima, sektor potensial ini akan diakomodir jika kekutaan anggaran memadai,” ujar Kepala Disparpora Bulungan Septi Ding, Jumat (3/6).
Rencana awal sudah bisa diakomodir, untuk kapal wisata. Lalu, rencana induk pariwisata di Bulungan. “Kalau tahun ini, kita hanya ada pengerjaan yang dianggarkan melalui Bankeu (Bantuan Keuangan) untuk pembenahan mangrove di Teras Nawang. Rencananya akan dikelola menjadi sektor wisata,” ungkapnya.
Untuk rehab hutan mangrove, memasuki tahapan pengadaan barang. Konsepnya bukan lagi penanaman bibit baru, tetapi pemetaan hutan yang sudah ada menjadi objek wisata.
“Alokasi anggaran untuk mengerjakan itu sekitar Rp 1 miliar,” sebutnya.
Menurut Septi, beberapa sektor wisata potensial di Bulungan cukup banyak. Dari bermacam-macam jenis, seperti wisata buatan, alam dan budaya.
“Sekarang objek wisata yang lagi ramai itu ada di Karai. Nantinya, kapal wisata yang diusulkan tahun depan bisa digunakan saat menjangkau beberapa wisata yang terintegrasi, khususnya jalur sungai,” ungkap Septi.
Selain itu, ada rencana pembangunan panggung seni di Sungai Kayan. Panggung seni tersebut dikonsep sebagai wadah menuangkan ide kreatif pemuda, pameran budaya.
Beberapa sektor wisata di Bulungan, lanjut dia, sebagian besar dikelola pihak swasta. Seperti di Karai, KM 18 dan lainnya. Pemerintah prinsipnya, akan berkolaborasi dalam mempromosikan wisata tersebut. Harapannya, sektor wisata ini bisa kembali bangkit pasca terpuruk akibat pandemi Covid-19.
“Objek wisata di KM 18, rencana akan dimasukan dalam program induk. Hanya saja hal ini belum dibicarakan dengan pihak pengelola. Komunikasi awal, pihak pengelola bersedia menghibahkan sebagian lahan wisata ke pemerintah,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Bulungan Tasa Gung menyarankan, pemerintah daerah menggandeng pihak ketiga dalam mengelola sektor wisata. Bisa juga memaksimalkan wisata yang ada, dengan diwajibkan dipungut retribusi.
“Jika pemerintah daerah tak cepat tanggap melihat peluang yang ada. Bisa berpotensi terjadinya degradasi pada sektor wisata,” singkatnya. (kn-2)
