TANJUNG SELOR – Kinerja penyerapan belanja pada APBN Tahun Anggaran 2021 di Provinsi Kaltara mencapai Rp 10.793,47 miliar atau 97,08 persen dari pagu Rp 11.118,17 miliar.
Realisasi penyerapan belanja tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan 0,06 persen. Kinerja penyerapan belanja Pemerintah Pusat tahun anggaran 2021 mencapai Rp 3.804,07 miliar atau 93,7 persen dari pagu Rp 4.06 miliar. Mengalami peningkatan 1,32 persen dari tahun sebelumnya.
Untuk kinerja penyerapan belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 mencapai Rp 6.989,4 miliar atau 99,03 persen dari pagu Rp 7.058,17 miliar. Capaian ini dipengaruhi oleh kontribusi kinerja Dana Desa, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DID (Dana Insentif Daerah).
Capaian kinerja terendah dana TKDD berupa DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik yang hanya mencapai 91,02 persen. Menurut Kepala Kanwil DJPb Kaltara Wahyu Prihantoro, kinerja tahun lalu cukup berhasil. Namun masih perlu diupayakan untuk optimal.
“Memang tercapai target, tapi belum optimal. Akan kita lakukan koordinasi sinergi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah secara periodik,” terangnya, Kamis (3/2).
Adanya koordinasi, pihaknya akan tahu kendala yang terjadi tahun lalu. Dimana realisasi dan kinerja yang kurang optimal. Termasuk membangun koordinasi dengan kampus yang ada di Kaltara. Apalagi, terdapat program mahasiswa yang Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan magang.
Ia mengakui, jika belanja APBN penganggaran suatu ranah kebijakan ada sisi politik. Fokus saat ini ke ranah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN menjadi salah satu faktor yang menurunkan APBN di Kaltara.
“Intinya bagaimana anggaran yang terbatas itu bisa maksimal. Kita coba lakukan langkah strategis,” imbuhnya. Berkaitan dengan program di 2022, beberapa ada arahan pemulihan ekonomi maupun pandemi di Kaltara tetap dilaksanakan.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Kaltara Ende Johana Surya menambahkan, secara rinci belanja Pemerintah Pusat melalui K/L yang dialokasikan pada 39 kementerian/lembaga. Terdiri dari 227 satuan kerja di seluruh Kaltara, terealisasi 93,7 persen atau Rp3,8 triliun dari total pagu Rp 4,06 triliun.
Secara nominal, terjadi peningkatan sebesar 34 persen dibandingkan realisasi tahun lalu. Realisasi ini didominasi oleh program infrastruktur konektivitas dengan porsi serapan 34,18 persen.
“Program lainnya yang mendominasi adalah program perumahan dan kawasan permukiman, ketahanan sumber daya air, dan modernisasi almatsus serta sarana prasarana Polri,” sebutnya.
Tren realisasi belanja Pemerintah Pusat di Kaltara cukup proporsional sepanjang tahun. Artinya, tidak menumpuk di akhir tahun, meskipun pada triwulan I-III persentase realisasi sedikit di bawah target. Kinerja pelaksanaan anggaran Kaltara dilihat dari indikator kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan. Indikator kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas dan efisiensi.
“Pelaksanaan TKDD di Kaltara dengan total pagu Rp 7,06 triliun meliputi DAK fisik, DAK non fisik, Dana Desa, DBH (Dana Bagi Hasil), DAU, dan DID. Adapun realisasi TKDD hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp 6,99 triliun atau 99,03 persen,” bebernya.
Berkaitan penyaluran DAK fisik dengan pagu Rp 644,99 miliar. Proyeksi penyaluran DAK fisik tahun lalu, berdasarkan nilai kontrak kegiatan yang telah bersifat final mencapai Rp 587,06 miliar atau 91,02 persen dari alokasi. Sampai akhir triwulan IV 2021, DAK non fisik, dari pagu Rp 473,74 miliar dapat direalisasikan Rp 463,74 miliar atau 97,89 persen.
Untuk penyaluran Dana Desa, memiliki pagu Rp 503,04 miliar. Telah tersalur seluruhnya untuk 447 desa, mencakup di Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung.
Terkait penyaluran DBH, pagu alokasi Rp 1,49 triliun dan realisasi 99,94 persen. Meningkat 19,31 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan penyaluran DAU, dari pagu Rp 3,72 triliun telah terealisasi 100 persen. Adapun DID, dari pagu Rp 227 miliar terealisasi 100 persen, meningkat 39,95 persen. (kn-2)
