TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berupaya agar nasib honorer bisa dipertahankan. Salah satunya perekrutan Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, hal tersebut melihat kemampuan anggaran yang tersedia.
Pemetaan sementara kebutuhan PPPK mencapai 800 orang. Lebih diprioritaskan kebutuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan. “Tapi dari jumlah itu, tidak semua. Karena bidang pelayanan kesehatan yang akan diprioritaskan,” jelas Bupati Bulungan Syarwani, Senin (10/4).
Selanjutnya, dilakukan pertimbangan dengan menyesuaikan yang memasuki masa pensiun tahun 2023. Untuk memaksimalkan perekrutan, harus disinkronkan dengan yang pensiun. Sebab jika ada pensiun, tentu harus dilihat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terjadi kekosongan.
Permasalahan penerimaan PPPK mengalami kendala, karena untuk memaksimalkan ini perlu dilakukan pertimbangan aspek pembiayaan. “Sekalipun gaji ditanggung, tentu ada beban daerah yang harus diberi dan jadi tanggung jawab pemda,” ungkapnya.
Bupati pun sudah lakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Saat ini hanya tinggal menunggu mekanisme perekrutan PPPK tersebut, termasuk jumlah formasi yang disiapkan. (kn-2)
