TANJUNG SELOR – Data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN), realisasi belanja APBN hingga 30 September 2022 di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor mencapai Rp 1,69 triliun atau 50,76 persen, dari total pagu sebesar Rp 3,33 triliun.
Realisasi tersebut dinilai mengalami penurunan, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Dari sisi pagu alokasi berkurang sebesar Rp 480,18 miliar atau 14,43 persen, dibanding tahun 2021 dengan pagu Rp 3,8 triliun. Sedangkan dari sisi realisasi pun mengalami penurunan 9,87 persen atau Rp 619,5 miliar.
Di mana realisasi di tahun 2021 sebesar Rp 2,31 triliun atau 60,63 persen dari total pagu Rp 3,8 triliun. “Penurunan realisasi ini dapat dilihat dari melemahnya dalam memanfaatkan belanja pemerintah pada Satker (Satuan Kerja). Terutama belanja modal dan pada pemerintah daerah untuk penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik,” jelas Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda, Senin (10/10).
Dari jumlah realisasi APBN tersebut, disalurkan kembali untuk dua kategori. Yakni, untuk realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 1,36 triliun atau 52 persen. Dari pagu Rp 2,61 triliun, untuk disalurkan kepada 134 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
Selanjutnya, untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar 46,48 persen atau Rp 328,94 miliar, dari pagu Rp711,6 miliar. “Jadi penyalurannya itu untuk dua kategori. Lebih besar kepada realisasi BPP, dibandingkan dengan TKDD,” ungkapnya.
Menurut Juanda, penyerapan anggaran BPP ini masih di bawah target untuk triwulan III sebesar 70 persen. Sedangkan target untuk triwulan IV 90 persen. Yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut, masih sekitar 38 persen atau Rp 994,12 miliar. Dari yang ditargetkan Rp 2,35 triliun, untuk sisa tiga bulan pada triwulan IV ini.
Kemudian, anggaran TKDD digunakan untuk penyaluran Dana Desa, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Malinau.
“Kita terus mendorong kepada satker dan pemda agar meningkatkan kinerja keuangan. Khususnya yang bersumber dari APBN, sehingga penyerapan anggaran dapat meningkat. Semoga dengan realisasi belanja APBN dapat memberi manfaat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bagi pemda,” harapnya. (kn-2)
