TANJUNG SELOR – Diperlukan sinergitas seluruh pihak dalam mendorong pembangunan ekonomi. Khususnya pemangku kepentingan yang ada di Kaltara (Kalimantan Utara).
Dengan kebijakan yang tepat, dapat meningkatkan pertumbuhan positif di berbagai lini sektor di Kaltara. Diperlukan sinergi kebijakan perekonomian, antara pemerintah daerah untuk memitigasi risiko dan melakukan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kebijakan ekonomi.
“Sinergi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang inklusif dan berkelanjutan, serta inflasi yang terkendali,” jelas Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah, Kamis (7/12).
Sebagai informasi, Indonesia anggota dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turut berperan aktif. Dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Hal tersebut tertuang dalam dokumen Transforming our World:The 2023 Agenda for Sustainable Development.
Ia menyebutkan, program tujuan pembangunan berprinsip universal integrasi dan inklusif. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. Termasuk pentingnya upaya strategis, dalam mengakhiri kemiskinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Ini merupakan percepatan pencapaian target seluruh pemangku kepentingan. Baik di tingkat pusat maupun daerah, telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.
Adapun sejumlah kegiatan rakor yang dilakukan, sebagai evaluasi dan pengumpulan data-data sektoral berupa data statistik dan data geospasial. Sehingga bisa saling bersinergi dalam menjalankan program yang telah berjalan selama ini maupun akan datang. Sekprov pun berharap mampu menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang bermanfaat.
“Ini sebagai upaya bagi penyusunan kebijakan daerah, khususnya dalam aspek perekonomian. Guna mendukung terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang berubah maju dan sejahtera,” harapnya. (kn-2)
