TANJUNG SELOR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara memprediksi ekonomi Kaltara akan tetap tumbuh positif. Salah satu langkah dengan menekan angka inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, provinsi ke-34 ini mengalami inflasi secara bulanan (mtm) sebesar 0,12 persen atau terjadi perubahan IHK 112,85 pada Januari 2023 menjadi 112,99 di Februari 2023. Selain itu, terjadi inflasi tahun kalender (ytd) sebesar 0,37 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) sebesar 4,64 persen.
Kepala KPwBI Kaltara Wahyu Indra Sukma mengatakan, inflasi yang terkendali ini berkat sinergi positif TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara. Berbagai program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Gerakan menanam, koordinasi melalui HLM TPID, operasi pasar, pemantauan harga ke agen, sidak pasar dan Subsidi Ongkos Angkut (SOA).
“Di tahun ini, dari sisi inflasi dihadapkan sejumlah tantangan seperti fluktuasi harga komoditas energi yang diperkirakan masih berlanjut,” terangnya, Selasa (28/3).
Selain itu, mobilitas masyarakat yang semakin meningkat diprakirakan akan meningkatkan permintaan. Khususnya pada momen tertentu, apabila tidak diimbangi degnan pemenuhan pasokan yang memadai. Sehingga dapat menimbulkan fenomena supply shocks.
“TPID se- Kaltara perlu menguatkan sinergi dan menyusun langkah pengendalian inflasi yang tepat dan efektif. Untuk menjaga tekanan inflasi tetap terkendali dan memenuhi target sasaran inflasi,” harapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang mengatakan, upaya dalam mengendalikan inflasi sudah dilakukan. TPID dan Tim Pengendali Inflasi Pusat telah berkoordinasi, guna menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan. Untuk mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Dimana secara detail, diminta memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah. Melalui pemanfaatan data makro dan mikro serta data detail. Memperluas kerja sama antar daerah, guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah.
“Kita juga terus mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator. Untuk mendorong kerja sama antar daerah dalam pengendalian inflasi,” singkatnya. (kn-2)
