TANJUNG Selor – Pesta demokrasi 2024 memasuki puncaknya hari ini, tepat 14 Februari. Sejak awal tahapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula yang berusia 17 tahun ke atas.
Pasalnya, target partisipasi pemilih kali ini cukup tinggi mencapai 90 persen. Target partisipasi tahun ini lebih tinggi dari Pemilu 2019 lalu, yang hanya 80 persen. Salah satu faktor yang mendukung target tersebut, yakni antusiasme masyarakat serta pemilih pemula yang tinggi.
“Yang pasti, mereka harus melaporkan diri sebagai pemilih dan mengecek data di DPT (Daftar Pemilih Tetap),” terang Ketua KPU Bulungan Lili Suryani, Selasa (13/2).
Dengan antusiasnya pemilih pemula menggunakan hak pilih, menunjukkan kepedulian masa depan bangsa dan negara. Namun, ada kendala yang dihadapi KPU dan Bawaslu dalam sosialisasi pemilu. Salah satunya, masih ada sekitar 400 lebih pemilih pemula yang belum memiliki KTP elektronik. Padahal sudah terdaftar dalam DPT.
“Mereka diminta untuk segera mengurus KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bulungan,” imbuhnya.
Sementara itu, KPU Kaltara mencatat ada 504.252 warga Kaltara yang memiliki hak suara dan telah masuk dalam DPT. Menurut Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, partisipasi pemilih di Kaltara akan tergolong tinggi. Hal tersebut dengan berkaca dari Pemilu 2019, dengan partisipasi pemilih di atas 75 persen.
“Artinya kan tinggi itu, sekitar 76 sampai 77 persen pada Pemilu 2019,” jelas Suryanata.
Dia berharap partisipasi pemilih meningkat di pemilu kali ini. Tidak hanya peningkatan kuantitas, melainkan kualitas pemilih. Pemilih berkualitas adalah pemilih yang datang ke TPS dengan kesadaran pribadi. Memilih berdasarkan visi misi yang dibawa peserta kontentasi pemilu.
“Bukan memilih karena pragmatis saja. Kita semua berharap kualitas demokrasi di Kaltara meningkat dengan tingginya partisipasi, baik dari sisi kuantitas dan kualitas,” tuturnya.
Sekadar diketahui, jumlah DPT di Kaltara 504.252 pemilih. Rinciannya, 263.000 laki laki dan 241.252 perempuan. Total TPS yang disediakan ada 2.295 lokasi. Menurut Suryanata, masyarakat di Kaltara yang tidak masuk DPT masih berkesempatan untuk menggunakan hak suara. Berdasarkan kategori, terdapat pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
“Pemilih di DPTb merupakan pemilih yang sebenarnya terdaftar di DPT. Tapi karena alasan tertentu, harus pindah lokasi memilih,” ungkap Suryanata.
Selain itu, ada kategori pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Yakni warga di Kaltara yang namanya tidak tercantum dalam DPT. Namun, tetap bisa menggunakan hak pilih dengan membawa KTP elektronik ke TPS pada waktu yang ditentukan.
“Penggunaan hak pilih bagi DPK dimulai dari jam 12 hingga jam 1 siang, dengan catatan sepanjang surat suara masih ada. Karena surat suara yang didistribusikan ke TPS itu sejumlah DPT setempat plus 2 persen saja,” imbuhnya.
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai ujung tombak penyelenggara diharap bekerja dengan maksimal. KPU pada pemilu kali ini bahkan memberikan bimtek kepada seluruh petugas KPPS yang berjumlah 7 orang. Berbeda dengan pemilu 2019 lalu, hanya diberikan kepada unsur ketua dan satu anggota KPPS saja.
“Semua petugas KPPS yang berjumlah 7 orang ikut bimtek semua di pemilu 2024 ini. Kami harapkan menjadi lebih maksimal kerjanya, paham soal tugas dan fungsi masing-masing,” harapnya.
Berdasarkan wilayah di Kaltara, Kabupaten Bulungan memiliki 484 TPS yang tersebar di 81 desa/kelurahan untuk 10 kecamatan. Total DPT di Bulungan 112.128 pemilih. Kabupaten Malinau ada 282 TPS yang tersebar di 109 desa dalam 15 kecamatan. Total DPT di Malinau sebanyak 56.311 pemilih.
Selanjutnya, Kabupaten Nunukan memiliki 763 TPS tersebar di 240 desa dengan 21 kecamatan. Jumlah DPT sebanyak 146.242 pemilih. Lalu, Kabupaten Tana Tidung (KTT) dengan 84 TPS tersebar di 32 desa dalam 5 kecamatan. Total DPT untuk KTT sebanyak 19.868 pemilih.
Terakhir, Kota Tarakan memiliki 692 TPS tersebar di 20 kelurahan dalam 4 kecamatan. Total DPT di Tarakan mencapai 169.702 pemilih. Di lain pihak, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kaltara, Arif Rochman mengatakan, Bawaslu di Kaltara diperkuat 2.276 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
“Seluruh PTPS sudah mendapat bimbingan teknis, agar benar-benar mengetahui dan memahami tugas di lapangan,” ucap Arif.
Namun, Bawaslu masih kekurangan 19 PTPS khususnya di Kabupaten Nunukan. Yakni di Kecamatan Tulin Onsoi, Lumbis Ogong dan Lumbis. “Kekurangan PTPS ditutup dengan penugasan Panwascam dan panitia pengawas desa setempat. Kami sudah komunikasikan ke Bawaslu Nunukan, agar tidak ada TPS yang kosong di hari H,” pintanya.
Di lain pihak, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengharapkan seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya hari ini. Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi turut menentukan masa depan bangsa.
“Mari gunakan hak pilih besok (hari ini, Red) untuk menentukan masa depan bangsa,” harap gubernur.
Gubernur berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kaltara, agar mematuhi peraturan dan bersikap netral pada pelaksanaan pemilu. Seluruh ASN diminta tetap profesional.
“Dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, diantaranya menyatakan ASN tidak boleh berpihak atau melakukan aktivitas yang menunjukkan keberpihakan peserta pemilu atau pilkada,” tegasnya.
Zainal mengungkapkan, keberhasilan pemilu ini tidak lepas dari peran Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Semua pihak dan stakeholder telah saling berkomunikasi dan berkoodinasi dengan baik. (kn-2)
