TANJUNG SELOR – Tahun depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana menghapus pegawai honorer. Namun hal itupun masih perlu dievaluasi.
Sekretaris BKD Kaltara Arminsyah mengatakan, penghapusan honorer perlu jadi perhatian. Hal itu pun bisa berdampak terhadap penambahan pengangguran di Indonesia, khususnya di Kaltara. BKD Kaltara masih merumuskan solusi terbaik untuk para honorer di Pemprov Kaltara.
Tercatat sebanyak 3.200 orang menjadi tenaga honorer di Pemprov Kaltara. Perlu formula yang tepat, untuk mengakomodir honorer di Pemprov Kaltara.
“Kita melihat tanggungan keluarga yang dimiliki. Lalu apakah dia (honorer) masih usia produktif atau mereka punya alternatif pekerja lainnya. Itu yang menjadi pertimbangan dalam menemukan formulanya,” jelas Arminsyah, kemarin (30/1).
Tugas dan tanggungjawab Pemprov Kaltara, dalam melaksanakan pelayanan serta birokrasi terbantu dengan adanya honorer. Bahkan bisa dikatakan honorer yang ada sangat dibutuhkan. Jika kebijakan penghapusan honorer resmi diterapkan. Maka solusinya, honorer tersebut dapat tetap ditampung. Akan tetapi melalui seleksi masuk jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tentu kita harapkan solusinya bisa melalui PPPK. Kalau bukan itu, tentu mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang baru. Butuh kebijakan dari pusat,” harapnya.
Arminsyah meminta tiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltara yang memiliki tenaga honorer. Agar melakukan evaluasi yang menyeluruh, terhadap jumlah honorer yang ada. “Kami melakukan ini untuk memberikan gambaran pasti, mengenai jumlah kebutuhan dan kemampuan merekrut pegawai baru,” tutupnya. (kn2)
