TANJUNG SELOR – Usulan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun ini, belum terealisasi.
Padahal, di tahun lalu Pemerintah Pusat telah mengalokasikan bantuan realisasi untuk Kabupaten Bulungan sebanyak 160 unit. Jumlah tersebut tersebar di 10 kecamatan di Bulungan. Kepala Dinas Pemukiman Rakyat Kawasan Pemukiman (DPR-KP) Bulungan Adriani melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Kawasan Pemukiman Agung Nugroho mengatakan, untuk realisasi pengadaan rumah layak huni di tahun ini tidak ada.
“Kita tak mendapatkan anggaran, baik provinsi maupun pusat,” ujarnya, Senin (14/3).
Pemerintah daerah telah berupaya tahun ini bisa dapat alokasi anggaran. Namun, hal tersebut belum tembus di kementerian. Padahal pengajuan itu berdasarkan jumlah kawasan kumuh, yang termasuk indikator di dalamnya rumah tidak layak huni.
“Kemungkinan tidak lolos verifikasi dan rencana strategis oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR,” ungkapnya.
Tahun lalu yang terealisasi total 160 unit, bersumber dari APBN. Diakuinya, telah dikerjakan mencapai 100 persen. Pembangunan tersebut menyasar di Desa Bumi Rahayu, Sajau Hilir, Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur dan Tanjung Palas Hulu.
Sesuai dengan estimasi,penggerjaan satu unit rumah dengan tipe 3×6 memerlukan anggaran Rp 20 juta. “Kita bangun ketika lahannya sudah clear. Memang, kalau melihat usulan pengadaan rumah setiap tahun jumlahnya banyak. Hanya saja, yang menentukan itu kementerian sesuai dengan kemampuan anggaran,” pungkasnya. (kn-2)
