TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mengusulkan untuk kuota baru LPG (Liquefied Petroleum Gas). Komisi II DPRD Bulungan meminta agar usulan tersebut bisa disetujui.
Usulan LPG subsidi yang diajukan melalui Pemprov Kalimantan Utara untuk 45.462 Kepala Keluarga (KK). Masing-masing KK mendapat jatah 2 tabung setiap bulan. “Asumsinya 1 KK itu 2 tabung, jadi sekitar 90.924 tabung yang diminta pemkab dalam sebulan,” terang Ketua Komisi II DPRD Bulungan Moh Nafis, Minggu (17/4).
Total KK yang diusulkan tidak semuanya dari kategori keluarga miskin. Pemkab mengusulkan seluruh KK yang ada. Hal ini untuk mengantisipasi kelangkaan yang masih terus terjadi.
“Kalkulasi Disperindagkop bukan warga miskin saja, jadi disamakan semua. Kalau usulan itu disetujui, diyakini tidak ada kelangkaan,” tuturnya.
DPRD Bulungan menyambut baik langkah alternatif yang dilakukan. Sebab, masih ada sejumlah KK yang membutuhkan LPG subsidi lebih dari 2 tabung per bulan. “Tidak semuanya butuh hanya 2, ada juga yang perlunya sampai 3 tabung,” imbuhnya.
Dia meminta pemkab lebih serius mengawal pendistribusian LPG subsidi ke masyarakat. Prioritas pertama yang perlu perhatian, berat normal dan kondisi tabung.
Kedua, pendistribusian dari tingkat agen ke pangkalan.
Ketiga, pendistribusian dari tingkat pangkalan ke masyarakat. “Normalnya seperti itu. Dimana masyarakat bisa dengan mudah membeli di pangkalan sesuai HET. Bukan malah di pangkalan kosong, tapi dijual di warung eceran dengan harga lebih mahal,” paparnya.
Nafis meminta pemkab kembali mengkaji kebutuhan pangkalan di seluruh daerah. Mengingat sebaran pangkalan yang tidak merata, bisa menjadi pemicu penjual eceran tidak resmi. Jika memang perlu ditambah, maka harus difasilitasi. Soal subsidi angkut juga harus dipertimbangkan lebih detail . (adv)
