TANJUNG SELOR – Beredarnya isu bahwa dana transfer pusat ke daerah mengalami penuruan. Hal itupun berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Namun itu ditepis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, dirasa masih perlu kejelasan. Sebab transfer ke daerah, masih terus dikonsultasikan Pemprov Kaltara kepada Pemerintah Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Helmi mengatakan, turunnya dana transfer ke daerah dan APBD 2023 alami penurunan masih prediksi. Ia bahkan memprediksikan APBD Kaltara 2023 mendatang akan naik. Sebab beberapa faktor mendukung hal itu. Terlebih, target yang disampaikan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang yang mengupayakan APBD 2023 bisa naik hingga satu triliun rupiah.
“Informasi mengenai kemungkinan APBD 2023 menurun, ataupun naik masih prediksi. Prediksi yang disampaikan, ada penurunan pada dana transfer pusat, yakni terkait infrastruktur,” ungkapnya, Senin (20/6).
Penurunan yang sebelumnya disampaikan, merupakan prediksi dari OPD di Pemprov Kaltara. Akan tetapi, prediksi tersebut tidak terlalu berdampak pada APBD 2023. Sebab hingga kini, pihaknya berupaya meningkatkan pendapatan daerah. Sehingga, APBD bisa naik di 2023.
Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikabarkan alami penurunan, juga masih diperjuangkan untuk bisa naik. Pihaknya masih melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pusat terkait DAK.
“Apalagi, terdapat Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan KBM (Kota Baru Mandiri) Tanjung Selor. Di mana anggarannya cukup besar dari kementerian terkait. Hal ini dirasa akan berpengaruh terhadap APBD 2023 dan terhadap dana transfer ke daerah,” bebernya.
Di sisi lain, sejumlah permintaan dari DPRD Kaltara mengenai anggaran ke daerah yang bisa dinaikan, masih dikonsultasikan. Menurut dia, OPD sudah memahami hal itu. Kepala OPD diharuskan bisa berkomunikasi dan melobi Pemerintah Pusat. Agar anggaran pusat bisa turun ke daerah. “Saya yakin, APBD di 2023 akan meningkat. Yang pasti apa yang menjadi permintaan dewan, akan kita tampung dulu,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltara Elia DJ meminta Pemprov Kaltara bisa memperhatikan adanya penurunan DAK. Sebab informasi yang diterima pihaknya perbandingan di 2021 ada penurunan ratusan miliar rupiah.
“Setiap tahun harus ada evaluasi. DAK afirmasi tahun ini, tidak diterima Kaltara. Padahal tahun sebelumnya Kaltara menerima DAK Afirmasi. Hal ini yang menjadi evaluasi DPRD. Ada tiga yakni, DAK Reguler, Penugasan dan Afirmasi,” singkatnya. (kn-2)
