TANJUNG SELOR – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Memiliki peran untuk menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2023, di wilayah pembayaran KPPN Tanjung Selor sebesar Rp 4,91 triliun atau 59,60 persen dari total pagu Rp 8,23 triliun.
Nominal tersebut berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda mengatakan, realisasi mengalami pertumbuhan persentase 12,89 persen year on year (YoY). Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, dari realisasi pada Agustus 2022 sebesar Rp 1,50 triliun atau 46,71 persen dari total pagu Rp 3,23 triliun.
Belanja negara dari APBN tersebut disalurkan, untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Adapun realisasi BPP Rp 1,61 triliun atau 55.02 persen, dari pagu Rp 2,92 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Realisasi juga mengalami pertumbuhan persentase cukup baik 7,6 persen (YoY) atau Rp 0,42 triliun dari realisasi pada Agustus tahun 2022 sebesar Rp 1,19 triliun atau 47,42 persen. Dari total pagu Rp 2,51 triliun,” terangnya, Rabu (13/9).
Lebih detail realisasi BPP tersebut dicairkan kepada empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 70,32 persen atau Rp 357.28 miliar, dari pagu Rp 508,09 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang 46,93 persen atau Rp 453,21 miliar dari pagu Rp 965,74 miliar.
Ketiga, realisasi jenis belanja modal 55,04 persen atau Rp 798,38 miliar dari pagu Rp 1,45 triliun. Terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial 100 persen dari pagu Rp 139 juta.
Kemudian, realisasi untuk TKD Rp 3,30 triliun atau 62,12 persen, dari pagu Rp 5,31 triliun. Menurut dia, anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF). Disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Pemkab Malinau.
“Realisasi DBH Rp 1,19 triliun atau 58,70 persen, dari pagu Rp 2,02 triliun. Lalu, realisasi DAU Rp 1,63 triliun atau 65,87 persen, dari pagu Rp 2,47 triliun,” sebutnya.
Selanjutnya, realisasi DAK Fisik Rp 131,58 miliar atau 40,08 persen dari pagu Rp 328,3 milliar. Realisasi DAK Non Fisik Rp 194,4 miliar atau 71,16 persen dari pagu Rp 273,18 miliar. Realisasi Dana Desa Rp 131,57 miliar atau 70,58 persen dari pagu Rp 186,41 miliar. Terakhir, Dana Insentif Fiskal dengan realisasi Rp 29,96 miliar atau 84,98 persen dari pagu Rp 35,26 miliar.
KPPN Tanjung Selor sebagai treasurer terus mendorong para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah. Agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN. Diharapkan, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better). Sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kaltara. (kn-2)
