TIDENG PALE – Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengundang Kadisdikbud Bulungan, Malinau dan Tana Tidung, untuk memberikan masukan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.
Rapat tersebut dilaksanakan secara daring. Kadisdikbud KTT Jafar Sidik didaulat sebagai juru bicara Kaltara. Jafar mengatakan, Kaltara menyambut positif kehadiran kurikulum merdeka yang baru diluncurkan Kemendikbudristek.
Kurikulum baru ini, menurut Jafar dinilai lebih ringkas dan fleksibel. Sehingga mengurangi beban guru. “Tenaga pengajar bisa lebih fokus mengajarkan siswa kompetensi esensial, yaitu literasi dan numerasi,” terang Jafar, kemarin (17/2).
Supaya implementasi kurikulum merdeka, berjalan efektif di Kaltara. Ada empat masukan yang dipaparkan. Pertama, menyangkut pengintegrasian kurikulum merdeka dengan prioritas pembangunan daerah.
Kedua, pembagian peran yang tegas antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah. Ketiga, desain pelatihan yang sesuai kondisi daerah. Terakhir, mengenai peran pemerintah daerah untuk supervisi kurikulum operasional. Sehingga bisa selaras dengan peningkatan hasil asesmen kompetensi minimum (AKM).
Dikatakan, setiap kepala daerah memiliki target pembangunan sendiri. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Salah satunya mengenai pendidikan. Termasuk cara meningkatkan angka literasi dan numerasi, kualitas pendidikan, akses pendidikan serta memperkuat budaya lokal.
Jafar meminta Kemendikbudristek untuk mengizinkan daerah melakukan modifikasi pelatihan kurikulum merdeka. Karena, jika hanya mengandalkan pelatihan daring, dapat menghambat bagi Provinsi Kaltara. “Mengingat masih ditemukan sekolah yang tergolong remote area. Belum bebas listrik dan tidak tersentuh akses jaringan telekomunikasi,” ungkapnya.
Jika dipaksakan, maka tengaga pendidik di Kaltara akan kesulitan mengakses, memahami, dan mengimplementasikan materi pelatihan tersebut. Apabila daerah diizinkan memodifikasi pelatihan, maka pemerintah daerah akan menggerakkan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
“Kami sudah punya pengalaman menjalankan KKG dan MGMP. Kami juga punya fasilitator terlatih, untuk menggerakkan kedua komunitas belajar itu,” tuturnya. (kn-2)
