TANJUNG SELOR – Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Utara (Kaltara) diupayakan agar bisa ditingkatkan.
Pada tahun ini, IPM Kaltara ditargetkan di atas nasional. Namun banyak faktor yang menjadi kendala dan harus dicari solusinya. “Pada prinsipnya tekanan itu karena kondisi kesehatan dan ekonomi. Dimana pandemi ini dari sisi perekonomian kita terganggu,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara Risdianto, Selasa (22/2).
IPM menyangkut tentang aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kaltara naik sekitar 0,5. Itu sudah signifikan sangat baik. Berada di urutan dua setelah Kaltim, namun masih di bawah nasional.
Menurut Risdianto, langkah mendorong program kegiatan dari indikator penilai IPM menjadi penting. “Kesehatan, pendidikan dan pendapatan yang sebetulnya, kalau kita lihat angka itu merujuk pada 5 indikator makro yang saling terkait,” ungkap Risdianto.
Untuk mencapai target yang ingin diraih, sudah berkolaborasi dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Termasuk menjawab berbagai tantangan bagi Pemprov Kaltara bersinergi dengan kabupaten dan kota, untuk merumuskan kebijakan di tahun 2023. Dalam memenuhi sumber pembiayaan pembangunan dengan kondisi saat ini.
Bahkan Gubernur Kaltara, lanjut dia, sudah menyampaikan. Bahwa, kabupaten dan kota harus bergandengan tangan dengan provinsi. “Itu nanti menjadi bahan bagi kita, dalam mengusulkan yang menjadi prioritas. Sehingga dapat dana dari APBN,” terangnya.
Perlu dilakukan kerja sama, dengan mengidentifikasi potensi dan peluang melalui pola Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta. Dengan harapan, tidak ada aset yang menganggur lagi. Lalu, mendorong dan membantu dalam fasilitasi investasi, agar banyak masuk di daerah. Bahkan, lolaborasi kerja sama melalui Perusda dan Bumdes juga perlu. Sehingga kerja sama antar daerah mampu mendorong membuka lapanga kerja. (kn-2)
