TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan mendatangkan 60 ton minyak curah. Minyak curah memiliki harga yang relatif terjangkau di masyarakat, juga memiliki kualitas yang baik.
Saat ini, Pemkab Bulungan tengah menyiapkan beberapa hal sebelum minyak goreng curah datang. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUKMPP) Bulungan Murtina menjelaskan, rencana 60 ton minyak goreng curah yang akan didatangkan ke Bulungan masih proses persiapan. Informasi yang diterimanya, sebanyak 40 ton yang pasti akan dikirim. Sementara 20 ton lainnya masih dilakukan perundingan.
Bahkan pihaknya harus mendiskusikan kesiapan agen tempat penampungan minyak goreng curah tersebut. “Sebanyak 20 ton yang masih dinego menyesuaikan kepada salah satu pedagang pasar. Apakah masih perlu atau tidak untuk minyak itu. Karena secara teknis, akan dibagi penyalurannya, agar seluruh kecamatan bisa dapat bagian,” jelasnya, Kamis (30/6).
Pihaknya juga menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam hal penyalurannya. Kebijakan tersebut, seperti penggunaan aplikasi Pedulilindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan harapan penyaluran minyak curah bisa tepat sasaran. Menurut informasi yang ia terima, aplikasi Pedulilindungi juga terintegrasi dengan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama kementerian/lembaga lain.
“Kita mengikuti arahan dari pusat, tapi secara resmi surat untuk instruksi cara penyalurannya belum kita terima,” ungkapnya.
Pemasok masih sama seperti yang sebelumnya, yakni PT Wilmar. Dalam penyaluran minyak goreng curah, masih dibahas lebih jauh. Khususnya terkait harga, di mana untuk sampai ke Bulungan Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram. Namun ada rencana menaikan Rp 1.000 dari harga tersebut, untuk para pengecer yang nanti akan menjual lagi.
Akan tetapi, hal itu masih sebatas rencana. Bisa saja, kata dia, dari pengecer untuk jual kembali. Tapi kebijakan itu belum disepakati, dan harus dirapatkan terlebih dahulu.
“Proses penyaluran akan tetap dilakukan pengawasan, nantinya akan melibatkan dari kepolisian dan lain sebagainya. Jangan sampai ada masalah atau bahkan ada temuan,” harapnya. (kn-2)
