TARAKAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Kaltara menggandeng perwakilan organisasi mahasiswa, perwakilan difabel dan perwakilan perempuan, jelang Pemilu tahun 2024 mendatang. Tujuannya bisa menjadi penggerak pengawasan partisipatif dalam pemilu.
“Minimal (pengawas partisipatif) memberikan pemahaman ke orang-orang sekitar mereka atau lingkungannya. Kami sadar, caleg (Calon Legislatif) itu banyak sekali dari 20 partai. Belum lagi caleg provinsi dan DPR RI yang akan turun sampai ke level bawah. Harapannya bisa membantu ikut pengawasan,” jelas Ketua Bawaslu Kaltara Rustam Akif, Senin (4/9).
Pengawasan bisa dilakukan pada saat memasuki masa kampanye. Sehingga para caleg bisa mengikuti aturan. Jika ada aduan pelanggaran, pihaknya akan melihat bukti atau syarat formil dan materiil yang sudah terpenuhi. Pelapor, terlapor dan tempat kejadian yang diadukan pengawas harus jelas. Dari ketiganya, perwakilan mahasiswa mendominasi menjadi pengawas partisipatif.
“Pengawas ini perwakilan mahasiswa yang paling banyak. Seharusnya pengawas partisipatif harus ada di kabupaten kota. Cuma lagi-lagi, kami terbatas dengan anggaran yang ada. Sehingga tidak semua bisa kami lakukan. Ini bantuan anggaran dari Bawaslu RI yang langsung kami laksanakan di Tarakan,” jelasnya.
Untuk di kabupaten lain di Kaltara, pihaknya sudah melaksanakan Sekolah Kader Pengawas Pemilu (SKPP). Dari SKPP sudah ada perwakilan pengawas partisipatif di kabupeten lain di Kaltara.
Ia mengakui, masih kekurangan SDM hingga di Bawaslu Kabupaten dan Kota. Contohnya, Bawaslu Tarakan hanya diisi 20 staf. Sementara hanya ada 12 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
“Pengawasan tidak akan efektif jika personel-personel ini saja. Sehingga kami berharap menciptakan pengawasan partisipatif. Misalnya rekan-rekan mahasiswa semua kami libatkan, untuk pengawasan partisipatif,” tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, pengawas partisipatif juga ikut membantu tugas Bawaslu sesuai tagline Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakan Keadilan Pemilu.
“InshaAllah 14 Februari 2024 pencoblosan dilaksanakan, kemudian kampanye mulai 28 November 2023. Sehingga diharapkan milenial ini bisa membantu kami melakukan pengawasan,” harapnya. (kn-2)
