TANJUNG SELOR – Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara (Kaltara) cukup luas. Dua kabupaten yakni Nunukan dan Malinau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sulitnya akses ke beberapa wilayah perbatasan, baik itu distribusi barang, bahan pokok maupun penumpang menjadi atensi DPRD Kaltara. Anggota DPRD Kaltara Marli Kamis saat ditemui media ini mengatakan, berupaya mendorong Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bagi masyarakat perbatasan dan pedalaman bisa segera terlaksana.
“SOA ini, harus betul-betul menyentuh masyarakat perbatasan dan pedalaman,” harapnya, Minggu (30/4).
Untuk daerah perbatasan dan pedalaman, lanjut dia, yang utama adalah SOA. Selagi masih belum ada akses jalan darat, SOA dinilai sangat penting. Apalagi saat ini keberadaan pesawat yang mengangkut masyarakat juga terbatas. Sehingga dengan SOA, maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
“Saat ini yang berjalan baru APBN, tinggal kita menunggu SOA yang bersumber dari APBD,” ungkapnya.
Pria kelahiran 26 Oktober 1964 ini juga berharap, adanya sokongan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar segera terlaksana SOA tersebut. Terlebih lagi, SOA yang telah diberikan pada masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya sangat membantu.
“Ini sangat membantu, karena selain untuk penumpang juga membawa barang kebutuhan pokok kepada masyarakat perbatasan,” jelasnya.
Bahkan, beberapa kecamatan masih membutuhkan SOA, diantaranya Krayan, Apau Kayan yang masih sulit dijangkau menggunakan akses darat. Untuk itu, sangat penting memperhatikan wilayah perbatasan dan pedalaman. Khususnya pada distribusi bahan pokok. (adv)
