TANJUNG SELOR – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara mencatat, hanya 22 usulan disetujui dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Bertius menjelaskan, untuk merealisasikan alokasi APBN 2024, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu intens membangun komunikasi ke Kementerian/Lembaga (KL) terkait. Mengingat, Pemerintah Pusat memiliki janji mengalokasikan anggaran untuk Kaltara.
“Adapun rencana usulan yang telah disiapkan sebanyak 30 usulan. Tapi yang disetujui hanya 22 usulan,” terangnya, belum lama ini.
Dalam pelaksanaan perencanaan, Pemerintah Pusat membatasi usulan Pemprov Kaltara. Pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas), Kaltara hanya diberi 20 usulan.
Dari 30 usulan tersebut, telah dilakukan pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) maupun kementerian terkait. Menurut dia, perlu ada komitmen dari Pemerintah Pusat memastikan hasil Musrembangnas harus dialokasikan anggarannya. Pemprov Kaltara telah maksimalkan untuk mendapatkan APBN, dalam jalur atau proses perencanaan. Sehingga, dari 22 usulan itu yang diprioritaskan.
“Usulan yang diprioritaskan, seperti optimalisasi penanganan jalan di Malinau, yakni Long Semamung dan Long Bawan. Ini nanti diakomodir Kementerian PUPR dan perlu koordinasi dengan Dinas PUPR–Perkim secara intens,” tuturnya.
Selain itu, usulan berupa pengembangan kawasan transmigrasi di Salimbatu, pemantauan kualitas air laut, sertifikasi laboratorium lingkungan hidup, reservasi jalan Aki Balak di Tarakan, reservasi jalan dalam kota Nunukan, reservasi Jalan Aji Iskandar. Termasuk, usulan pembangunan balai latihan kerja, pelabuhan perikanan mansafah Nunukan, revitalisasi kawasan tambak udang dan bandeng, bantuan benih udang windu dan kepiting kekampung budidaya, pembangunan kantor desa Long Brayan dan kantor Desa Long Budud (Krayan) dan pemasangan sambungan listrik bagi rumah tangga dan tidak mampu di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).
“Tinggal berapa besar anggaran untuk masing-masing usulan itu dan seberapa intensifnya kita melakukan komunikasi,” imbuhnya.
Dia juga mengatakan, saat rakor Gubernur Kaltara mengusulkan bagi pendidikan vokasi Rp 35 miliar. Pengembangan kawasan sentral kampung nelayan Rp 6 miliar dan peningkatan serta fungsi kinerja posyandu Rp 5 miliar. (kn-2)
