TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menerima sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara, untuk melaksanakan hearing, Rabu (16/3).
Dikatakan Koordinator BEM Nusantara Wilayah Kaltara Muh Nuh Arisan, kedatangan ke DPRD Kaltara untuk mempertanyakan pasokan dan harga minyak goreng yang cukup menyita perhatian publik. Sekaligus ingin memastikan jumlah minyak goreng yang datang.
“Harapannya bisa dilakukan sidak, apakah benar adanya penimbunan atau tidak. Kita harap jangan sampai adanya antrean, karena berdampak ke masyarakat,” ungkapnya, Rabu (16/3).
Dalam hearing tersebut, para mahasiswa diajak untuk ikut dalam pengawasan. Kata dia, untuk ajakan masuk tim pengawas, mahasiswa sangat berminat. Apalagi jika dilakukan kerja sama dengan mahasiswa, maka akan lebih baik dalam pengawasan.
“Kami siap mengawal. Ketika dibutuhkan kami siap, apalagi ini untuk masyarakat, khususnya di Kaltara,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltara Ahmad Usman menjelaskan, terkait perkembangan distribusi minyak goreng di Kaltara, telah dibahas bersama mahasiswa dan pemerintah daerah.
“Mereka ingin dewan selaku wakil rakyat bisa menjelaskan. Kami lakukan diskusi dengan Komisi II beberapa waktu lalu. Melaksanakan rapat terkait minyak goreng ini. Dengan Bank Indonesia, Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Kaltara dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),” terangnya.
Ada beberapa disampaikan dan dewan mencoba mengklasifikasi, mana kebijakan nasional dan daerah. GAPKI dalam pertemuan menyampaikan, produksi Crude Palm Oil (CPO) memiliki 300 macam turunan. Sehingga bahan bakunya mengalami tarik menarik dengan minyak goreng, yang merupakan turunan dari CPO. Kemudian ada yang dinamakan biodiesel. Sebelumnya, campuran yang digunakan 30 persen dari CPO. Namun terjadi peningkatan menjadi 40 persen dari CPO.
“Hal-hal itu berdampak pada minyak goreng. Begitu juga kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang dinaikkan. Akibatnya, tidak mengurangi persoalan yang ada dan merupakan isu nasional,” jelasnya.
Bahkan, ada juga beberapa opsi yang kemungkinan ditawarkan. Dari pertemuan yang terjadi di pusat, bisa disimpulkan beberapa poin. Diantaranya, akan ada kebijakan subsidi. Khususnya pada minyak curah yang nantinya disubsidi dan harga Rp 14 ribu.
Kemudian, terkait minyak goreng kemasan premium dan lainnya, kemungkinan harga jual disesuaikan dengan nilai ekonomi yang ada. “Jadi orang yang membutuhkan minyak goreng diberikan kemudahan. Untuk minyak goreng subsidi tersedia, namun ada kemungkinan stoknya tidak banyak. Minyak goreng kemasan, stoknya normal, bisa didapatkan di mana saja. Tapi, harganya tentu di atas harga minyak curah karena tidak disubsidi,” urainya.
Di sisi lain, ada 18 kontainer minyak goreng yang akan datang ke Kaltara. Dengan jumlah satu kontainer 15 ribu liter. Hal itu dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan catatan harus diawasi, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan. (kn-2)
