TANJUNG SELOR – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (DPRKP) Bulungan, memetakan setidaknya ada tiga titik kawasan pemukiman yang terbilang kumuh. Yakni di Jalan Semangka, Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia.
Kawasan kumuh tersebut statusnya belum ada peningkatan. Karena belum dilakukan upaya perbaikan atau pembenahan. Salah satu penyebab utama, dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pembenahan wilayah tersebut.
Adapun, untuk status kawasan kumuh bervariasi, mulai dari status berat, sedang hingga ringan. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 2 Tahun 2016 di Pasal 4 (1) menerangkan, kriteria perumahan dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan dan permukiman kumuh.
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau dari beberapa aspek. Mulai dari tata letak bangunan, badan jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.
Menurut Kepala DPRKP Bulungan K Patandian melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Kawasan Pemukiman Agung Nugroho, sudah lama mengusulkan pembenahan kawasan kumuh. Data per tahun 2014 silam, luas kawasan kumuh sekitar 26 hektare.
Namun, pada tahun 2016. Luas kawasan kumuh membengkak menjadi 206 hektare. “Kita telah upgrade. Cuman sebatas ingin mengetahui sampai sekarang kira-kira luas kawasan kumuh di Bulungan seberapa banyak,” ujarnya, belum lama ini.
Diakui Agung, untuk pembenahan kawasan kumuh masih terbentur anggaran. Ketika pun ada anggaran, itu bersumber dari APBN.
“Selama ini, tidak pernah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan kawasan kumuh,” imbuhnya.
Apalagi hal itu mengenai pembenahan jalan lingkungan, sanitasi, air bersih dan rumah layak huni. “Kita tidak pernah tangani, jika itu bersumber dari APBD Bulungan. Jika APBD provinsi dan APBN, kita sudah tangani. Seperti beberapa kegiatan yang telah dilakukan, berupa pembenahan kawasan kumuh di beberapa titik,” tutupnya. (kn-2)
