TARAKAN – Petambak ataupun nelayan mengeluhkan minimnya pos pengawasan oleh pihak kepolisian. Selain rawan mengakibatkan kecelakaan, juga ditakutkan para nelayan diterkam binatang buas.
“Kalau tambak saya di Tanjung Keramat. Sebenarnya bisa dekat kalau ke Tarakan lewat Tana Merah. Tapi ombaknya sangat besar dan memakan bahan bakar yang banyak. Kalau saya lewat jalur Maringau, rawan dan tidak ada pos-pos polisi,” ucap Maspul yang merupakan warga Kelurahan Juata Laut, Jumat (20/1).
Tak hanya di Maringau, pihaknya juga menginginkan adanya pos di jalur kanan di Riu Tiga, Kabupaten Bulungan. Ia khawatir dengan adanya sungai-sungai kecil, bisa dijadikan tempat persembunyian perampok untuk menjarah hasil perikanan. “Tapi mudahan tidak ada. Kami yakin sekarang sudah aman,” tegasnya.
Tak hanya itu, pihaknya pun menginginkan kepolisian melakukan pengawasan penggunaan life jacket bagi nelayan. Padahal penggunaan life jacket sangat membantu nelayan maupun motoris, jika terjadi hal yang tidak diinginkan saat berlayar.
Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya mengatakan, akan menampung semua aspirasi masyarakat. Hal ini bertujuan menciptakan situasi kamtibmas aman, terkendali dan kondusif di Kaltara.
“Semua akan kami upayakan. Yang belum, kami akan berkoordinasi dengan instansi yang terlibat langsung. Karena situasi kan terus berubah. Justru masukan ini yang kami butuhkan. Kami akan bagi anggota. Otomatis penempatan polisi bisa menekan kerawanan di tempat tersebut,” singkatnya.
Direktur Polairud Polda Kaltara Kombes Pol Bambang Wiriawan menegaskan, akan melihat kondisi yang dimaksud untuk dibangun pos. Jika tempat yang dimaksud tidak layak dibangun pos, maka akan intensifkan kapal patroli.
“Kami akan petakan dulu, karena banyak sungai. Yang ditakutkan kan memang seperti rampok. Nanti kami lihat dulu. Kalau memang intensitasnya membahayakan, kami taruh kapal di lokasi itu. Kan personelnya saya sedikit, hanya 71 orang,” tegasnya.
Ia mengakui, sudah membangun pos di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sesayap, Ancam dan di Bulungan. Pembangunan pos harus sesuai izin masyarakat.
“Kami lihat dulu tanahnya. Kalau asal bikin pos di tanah orang, ngamuk orangnya. Biasanya pos dilengkapi kapal satu unit dan personel 3 orang. Standby 24 jam,” ungkapnya.
Ia menegaskan, bantuan life jacket akan direalisasikan atau dibagikan pada nelayan pada dua pekan ke depan. Jika nantinya life jacket yang sudah diberikan tidak dipakai, pihaknya siap menegur motoris dan dilakukan penindakan bila kesalah diulangi terus menerus.
Jumat Curhat juga telah menjadi agenda Polres Bulungan. Adanya agenda tersebut untuk mendengarkan keluhan maupun saran dari masyarakat. Di Kabupaten Bulungan, masyarakat mengeluhkan perihal kepengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Khususnya bagi masyarakat yang berada di kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten, seperti Kecamatan Bunyu, Tanjung Palas Timur, Peso hingga Peso Hilir.
Dalam Jumat Curhat kali ini, Bupati Bulungan Syarwani menyempatkan untuk hadir. Dia mengatakan, masyarakat di Kecamatan Bunyi kesulitan saat ingin mengurus SIM, sebab jarak yang jauh dari Polres Bulungan. Masyarakat Bunyu harus naik speedboat untuk ke Tanjung Selor dan mendatangi Polres Bulungan.
“Cukup jauh dan itu memakan biaya lagi. Harus ada langkah yang tepat dari Polres Bulungan untuk memudahkan kepengurusan SIM,” terangnya, Jumat (20/1).
Polres Bulungan harus bisa memperpendek jarak, dalam proses kepengurusan SIM bagi masyarakat yang jauh. “SIM ini otoritasnya di Polres Bulungan. Kita koordinasi dengan Polres Bulungan untuk mendekatkan pelayanan. Agar daerah yang jauh bisa diakomodir oleh Polres Bulungan,” harap Bupati.
Sementara itu, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar mengatakan, Polres Bulungan menerima keluhan itu dan berupaya melaksanakan pelayanan di daerah yang jauh. Pihaknya akan mendekatkan pelayanan dengan membuka pelayanan SIM, sesuai wilayah yang jauh.
“Saya perintahkan Kasat Lantas untuk datang ke wilayah yang jauh. Seperti ke Kecamatan Bunyu, untuk melakukan tes atau ujian SIM. Setelah itu mereka tinggal mendatangi Polres Bulungan untuk pengambilan foto dan sidik jari, sehingga dikeluarkan SIM itu,” tuturnya.
Polres Bulungan juga akan berkoordinasi dengan Polda Kaltara dan Mabes Polri. Meminta waktu atau hari libur digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepengurusan SIM, bagi masyarakat yang daerahnya jauh dari Polres Bulungan. Sehingga bisa efektif dalam mengakomodir pelayanan.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kepengurusan SIM, yang memakan waktu. Kami akan datang untuk melakukan tes atau ujian SIM. Nanti petugas mencatat yang sudah lulus ujian atau tes. Tinggal dilakukan pendataan dan SIM bisa dicetak,” ujarnya. (kn-2)
