TANJUNG SELOR – Kegiatan penganugerahan dan evaluasi kinerja pembangunan tahun anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, sekaligus memberikan penilaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif kampanyekan 15 program prioritas.
Dikatakan Bupati Bulungan Syarwani, terdapat beberapa evaluasi kegiatan yang harus ada penambahan waktu penyelesaian. Dengan berbagai kendala yang dihadapi. Akan tetapi, sebagian besar kegiatan terutama 15 program prioritas daerah dapat terealisasi di atas 80 persen. Baik secara fisik maupun keuangan.
“Kegiatan ini menjadi evaluasi terhadap kinerja tahun 2023 dan menjadi awal bagaimana kegiatan 2024 berjalan sesuai yang kita harapkan,” ujar bupati, kemarin (20/2).
Berkaitan capaian penyelesaian kegiatan di atas 80 persen tahun lalu, hal tersebut mendapat apresiasi bupati. Terutama OPD yang melaksanakan kegiatan. Bagi yang belum maksimal, bupati meminta agar bisa lebih maksimal. Bupati juga mengingatkan dampak makro ekonomi yang timbul, akibat belum maksimalnya panen di wilayah penghasil beras. Yang berakibat naiknya harga beras di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Bulungan.
“Perlu adanya langkah kongkret dilakukan, dalam menekan kenaikan harga beras. Akibat belum maksimalnya panen penghasil beras, tentu akan berdampak pada kita,” tuturnya.
Bupati juga menekankan terkait evaluasi 15 program prioritas, yang dijalankan oleh seluruh perangkat daerah. Dengan 15 program prioritas daerah menjadi panduan hukum, sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.
“Bagian mana yang capaianya bagus, apakah ada perubahan harus terus dievaluasi. Sebagai langkah percepatan capaian visi misi daerah, berdaulat pangan maju dan sejahtera,” harapnya.
Selain persoalan tersebut, bupati juga mengevaluasi keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP). Mengingat, secara legal formal memang sudah diakui Pemerintah Pusat. Namun evaluasi harus dilakukan secara internal, termasuk upaya inovasi harus dilakukan.
“Memastikan MPP kita bukan hanya satu pintu secara fisik. Namun secara sistem terkoneksi maksimal ini yang perlu kita evaluasi,” imbuhnya.
Menurut bupati, intervensi APBD selama ini telah dilakukan. Termasuk pengalokasian jalan usaha tani bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan harapan, ketika akses ke lahan pertanian lancar dapat meningkatkan produksi pertanian.
“Saya berharap perangkat daerah pengampuh (pengemban tanggungjawab) 15 program prioritas ini. Khususnya dengan isu pangan harus benar-benar bisa maksimal,” pintanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bulungan Hamka mengungkapkan, program prioritas pemerintah daerah yang sudah dicanangkan harus bisa dilaksanakan secara maksimal. Evaluasi pengerjaan di tahun anggaran 2023, dinilai sudah tepat. Agar pada tahun ini, pengerjaan tersebut bisa lebih maksimal.
“Meskipun pada tahun anggaran 2023, capaian pengerjaan di atas 80 persen. Tapi tetap harus ditingkatkan. Baik itu infrastruktur maupun pengerjaan lainnya,” singkatnya. (kn-2)
