TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan berupaya mengatasi kesulitan para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), dalam memenuhi legalisasi sertifikasi izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Dikatakan Bupati Bulungan Syarwani, perkembangan Bulungan sebagai Ibu Kota Kalimantan Utara (Kaltara) dan dinamika pertambahan penduduk, membuat langkah agar UKM memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Langkah-langkah dilakukan pemda secara paralel.
“Untuk memastikan UMKM bisa terbantu, kehadiran pemerintah sangat berperan saat ini,” jelasnya, Senin (10/7).
Bupati menilai, beberapa kegiatan yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha. Tapi, legalisasi mulai dari kehalalan, PIRT dan higienis harus diperhatikan. Masalah legalisasi tetap harus dipenuhi standar pelaku UKM. “Saya meminta komitmen dari ritel modern, untuk mengakomodir space yang diberikan di tempat layanan perbelanjaan. Termasuk mendorong UKM untuk masuk ke etalase pemerintah daerah. Sehingga, belanja makan minum setiap OPD bisa memanfaat pelaku UKM di Bulungan,” ungkapnya.
Berkaitan untuk kemasan produk, harus terjamin mutunya. Saat Bupati lakukan pertemuan dengan pihak ritel, ada beberapa kemasan produk UKM Bulungan yang sedikit memenuhi syarat untuk bisa berada di etalase. Kendala yang dihadapi pelaku UKM, persoalan PIRT.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan Jahrah menambahkan, keterlibatan UKM masuk ke ritel modern yang masuk sangat kecil. “Kalau mau bersaing, harus perhatikan persyaratannya. Sebab ritel juga memiliki persyaratan,” ujarnya.
Ia berharap, UKM harus memiliki daya saing yang lebih kuat. Sehingga semua persyaratan agar produk bisa masuk ritel. Di lain pihak, Penata Perizinan DPMPTSP Bulungan Rony Silitonga menambahkan, jumlah UMKM di Bulungan mencapai 1.000 lebih.
Namun yang memiliki PIRT masih 43 UKM. “ Kuota sangat terbatas, target ke depan semua bisa memiliki PIRT. Kita berharap semua produk bisa masuk di beberapa ritel modern,” harapnya. (kn-2)
