TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan masih membahas mengenai rencana relokasi warga maupun aset, yang terdampak pada pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.
Bahkan sudah dilakukan peninjauan ke lapangan. Sehingga perlu dilakukan pendataan yang nantinya akan diinventarisasi.
“Kita rencana membahahas terkait kelengkapan dan hasil peninjauan fisik secara langsung di lapangan,” terang Bupati Bulungan Syarwani, Jumat (11/3).
Hal yang jadi pembahasan, mengenai pemetaan terhadap kawasan yang terkena dampak relokasi. Termasuk terhadap aset pemerintah. Seperti bangunan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, badan jalan, dan beberapa aset terkait lainnya. Harus dipastikan aset-aset yang dibangun tersebut memiliki kelengkapan dokumen. Pasalnya, itu yang menjadi dasar proses pergantian rugi.
“Relokasi permukiman warga di Desa Kampung Baru, yang terkena dampak pembangunan KIPI. Sebagai langkah antisipasi adanya penolakan dilakukan warga setempat. Pemerintah daerah akan intens lakukan sosialisasi,” ujar Syarwani.
Proses relokasi dilaksanakan, apabila sudah dibangun fasilitas baru yang akan ditempati warga. Lahan untuk relokasi warga yang disiapkan, jaraknya tidak jauh dari Desa Mangkupadi. Dipersiapkan lahan seluas 50 hektare.
“Yang kita dorong awal, relokasi dulu. Jika opsinya ganti untung, otomatis masyarakat akan kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang baru,” ungkap Syarwani. (kn-2)
