TANJUNG SELOR – Gedung DPRD Bulungan disambangi sejumlah mahasiswa, yang menuntut kejelasan plasma di PT Gawi Plantation di Tanjung Palas Barat, Rabu (23/2).
Pantauan media ini, demo mahasiswa sempat memanas. Karena beradu argumen dengan salah seorang anggota DPRD Bulungan. Namun, hal itu tidak menimbulkan keributan. Koordinator Lapangan HMI Tanjung Selor Muhammad Fauzan dalam orasinya menjelaskan, terdapat lima poin tuntutan yang disampaikan kepada para anggota dewan.
Diantaranya menuntut DPRD Bulungan mendesak Inspektorat Bulungan mengeluarkan hasil audit. Kedua, menuntut Manager PT Gawi Plantation untuk memberikan transparansi, terkait pengelolaan keuangan plasma Koperasi Produsen Bangun Bersama.
Ketiga, menuntut pihak PT Gawi Plantation untuk memaparkan luasan lahan kebun inti dan plasma. Kemudian keempat, mendesak Dinas Pertanian Bulungan agar bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan plasma PT Gawi Plantation.
Terakhir, mendesak DPRD Bulungan untuk mengevaluasi semua perusahaan perkebunan di wilayah Bulungan. Menurutnya, masih begitu alot dan tidak puas terhadap penyampaian para anggota dewan.
“Kalau hasil diskusi kami rasa tidak mendapatkan titik temu. Kami putuskan untuk menyurati DPRD agar dilakukan hearing tiga hari ke depan,” terangnya.
Pihaknya meminta DPRD Bulungan untuk memfasilitasi pertemuan dengan Dinas Pertanian dan PT Gawi Plantation. Dengan kehadiran semuanya termasuk para mahasiswa sebagai penengah, bisa mendapatkan gambaran terkait persoalan plasma.
“Kami meminta DPRD ini sebagai fasilitator. Kami turun menyuarakan soal plasma karena masyarakat kita kurang sejahtera,” ungkapnya.
Terkait kesejahteraan pekerjaan, telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 terkait Prosedur Perizinan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Perkebunan. Jika masyarakat harus mendapatkan 20 persen dari plasma yang dikelola oleh perusahaan.
Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan Kilat Bilung menanggapi tuntutan para mahasiswa. Tuntutan ke DPRD Bulungan akan dipelajari secara seksama. Terutama pembagian hasil plasma yang dikelola perusahaan kepada masyarakat. Pasalnya, persoalan ini telah dilakukan pembahasan sebelumnya bersama pemerintah dengan perusahaan.
“Kami akan pelajari terkait dengan pembagian hasil. Saya maksud itu pertama pembagian hasil 70 dengan 30, sesuai MoU perusahaan dengan koperasi,” terangnya.
Dalam naskah perjanjian kerja sama perusahaan dengan koperasi. Jika pembagian hasil 70 persen itu tidak mencukupi untuk pembayaran operasional. Maka diambil di dalam bagi hasil 30 persen, untuk menutupi yang merupakan milik masyarakat. Terkadang, lanjut dia, 30 persen hasil kotor ini yang tidak terakomodir. Karena tidak ada pengawasan dari koperasi. “Makanya kami minta betul-betul MoU dipahami. Saya pernah tanya Ketua Koperasi ternyata tidak pernah baca hanya ditandatangani saja,” kata dia.
Menurutnya, perusahaan tidak pernah memperlihatkan adanya keterbukaan. Di dalam rapat selama ini dengan perusahaan, tidak pernah ada pembahasan keuntungan perusahaan namun hanya kerugian saja.
“Sampai kapanpun, masyarakat tidak akan mendapatkan hasil, bisa saja hanya nihil-nihil laporannya. Sehingga saat ada hasil Rp 10 juta, tapi pengeluarannya dibuat Rp 15 juta. Bagaimana yang 30 persen itu pasti tidak cukup,” tuturnya.
Terhadap MoU yang sudah dibuat oleh perusahaan bersama koperasi ini, agar diubah dan dipelajari bersama. Supaya isinya saling menguntungkan dan berjalan. Selama ini tidak berjalan dengan baik, bahkan merugikan masyarakat.
Hasil audit Inspektorat Bulungan terhadap perusahaan, hingga saat ini DPRD belum mendapatkan informasi. Pihaknya memaklumi dan memberikan waktu agar dirampungkan.
“Saya sudah tanyakan kepada Pemkab Bulungan, hasilnya masih di ranah petugas audit yang masih bekerja,” imbuhnya. Atas permintaan mahasiswa untuk kembali bertemu dan menindaklanjuti semua yang menjadi tuntutan. DPRD Bulungan meminta surat dan akan menerima kembali untuk hearing. (kn-2)
