TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Kaltara berupaya konektivitas antarkabupaten di Kalimantan Utara. Serta akan mengerjakan link jalan milik provinsi di ibu kota.
Seperti yang diketahui, empat kabupaten, yakni Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan bisa dilalui dengan menempuh jalan darat. Namun, akses yang ada saat ini belum memadai.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Helmi mengatakan, rencananya tahun ini akan ada sejumlah program yang harus dikerjakan. Pihaknya akan mengupayakan adanya koneksi jalan antarwilayah di Kaltara. Konektivitas yang dimaksud, sejumlah titik atau link milik provinsi.
“Jadi meskipun ada jalan yang menjadi kewenangan pusat, kami tetap akan melakukan pengembangan pembangunan jalan maupun perbaikannya. Dimana akan melihat kewenangan yang ada. Jika provinsi, maka pihaknya akan segera menganggarkan,” ungkapnya, Minggu (26/3).
Bukan hanya itu, di wilayah pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM), meski menjadi kewenangan pusat dan dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN). Namun sebagian didukung dengan anggaran provinsi. Pengembangan wilayah lainnya, direncanakan ada 3 jembatan besar yang akan dibangun di Kaltara.
Saat ini, pihaknya tengah melakukan perencanaan, dimana anggaran pembangunan diupayakan dari pusat. Ia mengakui, ada tantangan besar berkaitan penyiapan perencanaan yang secepatnya untuk mendatangkan anggaran yang ada di pusat. Anggaran pusat bisa turun, jika daerah telah memiliki perencanaan yang matang.
“Informasinya, Pemerintah Pusat telah siap dari segi anggaran. Tinggal daerah lagi dengan memiliki perencanaan suatu pembangunan,” tuturnya.
Pihaknya akan mengejar anggaran tersebut, jika tidak di semester II atau pada anggaran perubahan. Anggaran yang dibutuhkan cukup besar, jika melihat untuk perubahan dari pusat, sebesar Rp 500 miliar. Apakah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bukan, hal itu nantinya sesuai aturan yang ada.
Kemudian yang masuk tahun 2024, DPUPR menargetkan bisa sampai Rp 1 triliun di luar APBD. “Itu target kita dan memang harus dikejar untuk membangun konektivitas di Kaltara. Apalagi ini penting, untuk sejahterakan masyarakat. Dimana dengan konektivitas yang memadai, maka bisa menekan sejumlah persoalan di masyarakat,” harapnya.
Selain konektivitas, sistem drainase kota yang belum memadai. Walaupun sebagian kewenangan pemerintah kabupaten. Hal ini akan disinergikan agar drainase yang ada memiliki sistem yang baik. Sebagai contoh, jika kondisi hujan, masih ada daerah yang ditemukan genangan air di jalan. (kn-2)
