TARAKAN – Ratusan mahasiswa turun mendatangi Kantor Wali Kota Tarakan, berkaitan sejumlah kebijakan dari pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, Rabu (13/4).
Seruan aksi dari Aliansi Mahasiswa Tarakan Menggugat ini, menolak dan membatalkan kenaikan harga BBM, elpiji dan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Meminta transparansi draft Rencana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), mengecam tindakan represif aparat di beberapa titik aksi.
Salah seorang peserta aksi Muhammad Nizam mengatakan, soal minyak goreng juga menjadi tuntutan dalam aksi. Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pusat, seharusnya bisa menjadi solusi. Ternyata terjadi panic buying di masyarakat, sehingga harus ditanyakan lagi ketersediaan minyak goreng di Tarakan.
“Mafia dan pengepul minyak goreng yang berlebihan bisa disikat semua. Jadi, jangan sampai kebijakan yang harusnya dimanfaatkan masyarakat malah dimanfaatkan mafia,” harapnya.
Mesti ada jaminan dari pihak Pertamina, jika nanti terjadi penumpukan atau kelangkaan harus menjadi tanggung jawab Pertamina. “Jangan lempar batu sembunyi tangan,” ucapnya.
Menurutnya, harus ada kebijakan yang langsung ke SPBU. Sehingga bisa mengawal distribusi BBM, untuk mengawasi penjualan BBM berlebihan seperti panic buying. Ditambah lagi dari Pertamina menjamin ketersediaan BBM akan ada terus. Terkait tindakan represif aparat keamanan di beberapa titik aksi di Indonesia, sangat disayangkan para mahasiswa.
Pihaknya selalu melakukan komunikasi intens, namun ternyata ada tindakan berlebihan dalam aksi. “Kami mengutuk keras seluruh tindakan represif yang terjadi terhadap mahasiswa. Kekerasan tidak boleh ada pembenaran,” tegasnya.
Wali Kota Tarakan Khairul yang datang di tengah kerumunan massa mengatakan, terkait harga BBM yang diisukan akan ada kenaikan sudah dibahas beberapa waktu lalu. Bahkan meminta jaminan kepada Pertamina untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kelangkaan.
Sedangkan untuk harga Pertalite sudah mengalami penurunan Rp 7.650. “Sudah ada jaminan dari Pertamina, tidak ada kelangkaan. Tapi, pemerintah daerah diminta untuk membantu distribusinya supaya tidak terjadi penimbunan. Sekarang yang jadi masalah kelompok nelayan, harus gunakan jeriken dan speedboat, usaha kecil. Nah ini yang harus tetap dilayani, tetapi bagaimana membedakannya,” ungkapnya.
Pihaknya sudah melakukan pendataan dan mencocokkan data melalui dinas terkait. Untuk mengetahui usaha yang harus menggunakan jeriken. Termasuk solar dan subsidi yang belum ada rencana kenaikan.
Terkait Undang-Undang Sisdiknas yang menjadi tuntutan, masih dalam bentuk draft, namun sudah beredar. Sebelum Sisdiknas ini menjadi Undang-Undang, pasti akan dibawa dulu ke Asosiasi Pemkot untuk dilakukan pembahasan bersama.
“Aspirasi kita juga pasti didengarkan. Sampai saat ini belum sampai ke kami, jadi pasti masih panjang prosesnya. Masih di tahap pemerintah, belum ke DPR RI. Nanti ada uji publik ke masyarakat. Sekarang ini masih jadi isu, sama-sama kita kontrol,” pintanya.
Selain itu, ia memastikan kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang. Ia siap diajak berdiskusi. Namun, diharapkan mahasiswa tidak memprovokasi aparat. Sehingga tidak ada tindakan anarkis dan represif dari Polri.
Sebenarnya bukan represif, tapi pencegahan. Karena keras, jadi dianggap represif. “Negara menjamin kebebasan berpendapat, termasuk orasi dan unjuk rasa ada aturannya. Selama aturan diikuti, tidak masalah,” imbuhnya.
Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut PT Pertamina Azri Ramadan Tambunan menambahkan, ketersediaan BBM di Tarakan tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Selain bukan merupakan jalur arus mudik, pihaknya menjamin ketersediaan BBM mulai dari Pertalite, Pertamax dan produk BBM lainnya.
“Kami mempertanggungjawabkan tugas menyediakan BBM. Kalau kenaikan harga elpiji itu bukan yang tabung 3 kg, karena harga masih tetap saat ini. Tetapi NPSO yang bukan subsidi, kenaikan Rp 1.600 sampai Rp 2.600 per kg, tapi pemakaian di seluruh Indonesia hanya sekitar 7,5 persen NPSO,” pungkasnya. (kn-2)
