TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara (Kaltara) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara(APBN) tahun ini diperkirakan masih sama pada tahun-tahun sebelumnya. Di mana di awal tahun realisasi tersebut terkesan melambat.
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara berupaya untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar bisa merealisasikan anggaran di awal tahun. Kepala BKAD Kaltara Denny Harianto mengakui, terus menggenjot realisasi di awal tahun. Meski sudah menjadi rahasia umum, jika di awal tahun realisasi belum bisa maksimal. Bahkan masih di bawah target triwulan I.
Padahal, realisasi anggaran di awal tahun bertujuan agar distribusi belanja dapat merata sepanjang tahun. Sehingga dampak terhadap ekonomi makro maupun masyarakat lebih maksimal.
“Biasanya, realisasi itu rendah di awal tahun. Kemudian masuk pertengahan, mencapai 50 persen. Di akhir tahun bisa sampai 90 persen. Memang harus kita pacu di awal tahun,” terangnya, Rabu (13/4).
Penyerapan belanja pemerintah, tidak akan sempurna merata sepanjang tahun. Karena secara natural, tingkat belanja pada triwulan I paling rendah dan terus meningkat hingga triwulan IV. Dengan menarik penyerapan belanja di awal-awal tahun, maka tidak akan terjadi penumpukan pada akhir tahun atau kuartal keempat.
“Uang kita stand by. Uang muka sudah ada. Seharusnya tak ada masalah untuk realisasi di awal tahun. Bentuk dorongan kita agar realisasi berjalan di awal tahun, salah satunya tender dilakukan awal tahun. Serta mempersingkat birokrasi tertentu, yang tetap dijalankan dalam akuntabilitas penuh,” jelasnya.
Di sisi lain, penyerapan anggaran di OPD tetap maksimal setiap triwulan. Sejauh ini realisasi anggaran di setiap OPD cukup baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, selalu ada evaluasi dari kementerian perihal penggunaan anggaran. Sehingga pengawasan penggunaan anggaran tetap terjaga. Hal itu menandakan, bahwa secara manajemen kas sangat baik. Tidak ada kendala dan uang yang ada terjaga. (kn-2)
