TANJUNG SELOR – Pembangunan gedung DPRD Kaltara di Jalan Poros, Desa Gunung Seriang Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sudah mulai berjalan.
Pantauan media ini, lokasi pembangunan sudah ditutupi pagar seng. Di dalam lokasi, sudah terlihat ada alat berat dan persiapan untuk konstruksi. Dikonfirmasi, Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR Perkim) Kaltara Arif Nur Rahman mengatakan, ditargetkan pembangunan gedung DPRD Kaltara selesai dan bisa ditempati pada akhir Desember 2023.
“Dengan total anggaran Rp 206 miliar yang dialokasikan, sudah sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang disusun,” ujar Arif, Selasa (14/6).
Ia juga mengungkapkan, sebelumnya total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 204 miliar. Dikarenakan naiknya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka anggaran juga naik menjadi Rp 206 miliar. Artinya, ada penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar.
“Jadi kalau ada isu mengenai mark up. Kami sudah mengklarifikasi, sama sekali tidak ada mark up,” tegasnya.
Selain pematangan lahan tahun ini juga akan dimulai pengerjaan struktur bangunan. Hingga akhir 2022, diupayakan selesai hingga eksterior gedung. Sejauh ini untuk pengerjaan struktur belum ada kendala. Apalagi proses pematangan lahan juga berjalan lancar.
“Lokasi memang dekat tebing, namun masih aman. Kondisi masih bagus dan kemungkinan kecil longsor. Nanti kita akan perkuat lagi lahannya,” imbuh Arif.
Dalam desainnya, gedung tersebut akan dibangun dengan dua setengah lantai. Di gedung tersebut akan tersedia ruang rapat paripurna, rapat fraksi, rapat komisi, serta ruang anggota dengan jumlah 45 ruangan.
“Jadi masing-masing anggota memiliki ruangan sendiri. Kenapa 45 ruangan, karena kita siapkan jika memang ada penambahan jumlah anggota dewan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltara Andi Hamzah menerangkan, informasi yang diterima progres pembangunan baru 4,8 persen. “Kontraktor itu pasti akan memaksimalkan waktu yang ada. Tanpa meninggalkan kualitas,” terangnya.
Terhadap perubahan desain, ia memaklumi hal tersebut. Sebab perubahan desain bangunan tergantung kebutuhan yang ada. Dipastikan, tidak akan berpengaruh dengan anggaran. Selama sesuai dengan pagu yang ada.
“Kita juga membutuhkan ruangan yang nyaman dan representatif,” harapnya.
Hamzah berharap, dalam pembangunan itu tidak ada kendala dan cepat selesai. Sehingga bisa menempati gedung tersebut dan tidak lagi meminjam, atau menyewa. (kn-2)
